1. TANAH BUMBU
  2. NEWS

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Tanah Bumbu Gelar Workshop

BPKP memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun dikumen perencanaan daerah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku agar....

Workshop SIMDA Perencanaan Tanah Bumbu (Humas Tanah Bumbu). ©2017 Otonomi.co.id Reporter : Ariyanti Ratna | Selasa, 16 Mei 2017 15:35

Otonomi.co.id, Tanah Bumbu - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan Workshop Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Perencanaan atau E-Planning se-Kalimantan Selatan. Tujuannya, dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 

Peserta workshop tersebut terdiri dari pejabat perencana dan pejabat pengelola keuangan, di masing-masing organisasi perangkat daerah pemerintah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Para peserta mendapatkan materi berupa simulasi Simda perencanaan, dan integrasi Simda perencanaan dengan Simda keuangan.

Sebelum melaksanakan simulasi, para peserta workshop meng-install aplikasi Simda perencanaan yang telah diberikan BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada masing-masing pemerintah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan.

Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming sangat mendukung workshop ini karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pejabat perencana daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah. Sehingga, dari kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan begitu, pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.

Workshop SIMDA Perencanaan Tanah Bumbu
© 2017 otonomi.co.id/Humas Tanah Bumbu

"Kegiatan yang dilaksanakan ini seiring pula dengan misi Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif, dan bersih," ujar Mardani.

Kelemahan pembangunan daerah

Menurut Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat Gatot Darmasto, permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan diantaranya adalah ketidaksingkronan antar tahapan, terutama tahapan perencanaan dan tahapan penganggaran.

Gatot menambahkan, salah satu penyebab yang mengakibatkan terjadinya korupsi pada pemerintahan adalah tidak terintegrasinya perencanaan dan penganggaran. Kelemahan tersebut tentunya akan memberi dampak pada pembangunan daerah yang tidak tercapai dengan maksimal.

Oleh karena itu, BPKP memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan daerah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun Simda.

"Secara umum tujuan dibangunnya sistem ini adalah untuk membantu pemerintah daerah menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan objektif, agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik," kata Gatot. (Humas Tanah Bumbu)

 

PILIHAN EDITOR

(AR/AR)
  1. Kalimantan Selatan
  2. Kabupaten Tanah Bumbu
KOMENTAR ANDA